“Yang ngundang itu inisiatif kami. Kami yang disakiti, kami yang mengundang untuk damai. Kalau tidak ada perdamaian nanti kita proses hukum dulu. Diproses hukum ada perdamaian itu urusan belakangan,” tegas Yegar.
Di sisi lain, Yegar memastikan pembongkaran kubah utama Masjid Al Jabbar seperti dikatakan Simson Sitinjak tidak akan pernah terjadi.
Pasalnya, sengketa tersebut terjadi antara ADHI-HK dengan vendor, bukan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar.
“Masjid ini adalah milik Pemprov Jabar, jadi urusannya mau mengambil apapun di sana sudah ranah perusakan, karena itu milik Pemprov bukan milik kita, karena kita sudah serah terimakan ke Pemprov. Perumpamaan simpelnya semisal si A mendirikan bangunan di tanah milik si B, dan di pengadilan si B, tidak terima ganti rugi, sehingga meminta hakim agar menetapkan agar bangunan tersebut di bongkar, hal tersebut memungkinkan menurut hukum. Sementara permasalahan ini antar kontraktor dan subkontraktor, tidak ada permasalahan dengan pemilik tanah” tandasnya. (*)
