Karena itu, akar persoalan perlu dicari lebih dalam.
Salah satu kritik yang paling sering muncul adalah soal proses rekrutmen. Meski institusi kepolisian terus melakukan pembenahan sistem seleksi, persepsi publik mengenai praktik jual-beli kursi masih belum sepenuhnya hilang. Dalam logika sederhana masyarakat, jika seseorang harus mengeluarkan biaya besar untuk masuk institusi, maka akan muncul dorongan untuk mengembalikan modal ketika sudah bertugas. Persepsi inilah yang kemudian melahirkan kecurigaan terhadap praktik pungutan, percaloan perkara, hingga penyalahgunaan jabatan.
Masalah kedua adalah kultur organisasi yang sering kali dianggap lebih menghargai loyalitas kepada kelompok dibandingkan profesionalisme. Dalam lingkungan seperti ini, keberanian mengoreksi rekan sejawat dapat dianggap sebagai ancaman terhadap solidaritas. Akibatnya, mekanisme pengawasan internal kehilangan daya gigitnya.
