Padahal, jika ditinjau secara akademis dan praktik internasional, gagasan Pigai bukanlah sesuatu yang aneh. Di berbagai negara demokrasi modern, keterlibatan tenaga sipil dalam organisasi kepolisian telah menjadi praktik lazim selama puluhan tahun. Amerika Serikat, Inggris, Australia, Kanada, hingga Jepang memanfaatkan tenaga sipil untuk mengisi bidang hukum, teknologi informasi, analisis intelijen, keuangan, forensik, hingga hubungan masyarakat. Mereka tidak menjalankan fungsi penangkapan atau membawa senjata, tetapi mendukung kerja kepolisian agar lebih profesional dan efisien.
Dalam konteks itu, Pigai tidak sedang menawarkan politisasi kepolisian. Ia mengangkat konsep yang dikenal sebagai civilianization, yakni pemisahan yang lebih tegas antara fungsi keamanan publik dan fungsi administratif atau teknis yang dapat dijalankan oleh tenaga profesional non-polisi.
