Upaya penyelundupan satwa liar ini diduga kuat melanggar Pasal 40 jo Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE), sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Pelaku dapat diancam pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda maksimal Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
Sebagai tindakan penyelamatan awal, seluruh barang bukti belasan burung dilindungi tersebut telah diserahkan kepada pihak Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Wilayah I Sorong untuk mendapatkan perawatan, konservasi serta proses hukum lebih lanjut.
Hal ini tentunya sejalan dengan arahan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal), Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali bahwasanya, TNI AL akan terus memperketat pengawasan di titik-titik pelabuhan dan perbatasan laut, guna mengantisipasi segala bentuk tindakan ilegal serta mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia dan tidak terlibat dalam jaringan perdagangan satwa ilegal yang dapat merusak ekosistem alam Papua dan Indonesia pada umumnya. (Red).













