Keterangan saksi tersebut bertolak belakang dengan dokumen resmi yang dimiliki TNI AL, yang menyatakan bahwa dasar hukum penguasaan fisik tanah tersebut telah ada sejak tahun 1950 berdasarkan Surat Penetapan Menteri Pertahanan RIS Nomor 9/MP/50 tanggal 6 Januari 1950. Penguasaan tersebut kemudian diperkuat dengan terbitnya Surat Keputusan Direktur Jenderal Agraria Nomor SK.2/H.Peng/68 tanggal 2 Agustus 1968. Dokumen tersebut terbit jauh sebelum adanya surat jual beli tahun 1975 yang dijadikan dasar klaim oleh pihak penggugat, yang bahkan keabsahannya turut disangkal oleh saksi Suparjono.
Saksi ketiga dari pihak penggugat juga memberikan keterangan bahwa dirinya pernah ikut memanen kelapa di lahan tersebut pada tahun 1983 hingga 1986 yang diklaim milik almarhum Sa’id Nya’pa.
