Turut hadir, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng. Ia menekankan pentingnya koordinasi internal dan eksternal dalam pelaksanaan program dan anggaran agar kinerja Kementerian ATR/BPN dapat terus dipantau dan dipertanggungjawabkan.
Sejumlah kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan turut mengawal capaian Kementerian ATR/BPN. Oleh karena itu, setiap unit kerja perlu menjaga koordinasi serta memperkuat kerja sama yang telah dibangun, antara lain dengan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK), Kantor Staf Presiden (KSP) dan Kementerian PPN/Bappenas.
“Saya harapkan untuk kerja sama yang sudah kita bangun, walaupun kerja sama dengan KPK kita masih baru di enam provinsi, selanjutnya nanti akan bergerak ke provinsi lain. Teman-teman yang belum didatangi atau belum di-_launching_ kerja sama KPK dan Pemerintah Daerah, tentunya sudah bisa mengadopsi apa yang sudah dilakukan di provinsi-provinsi sebagai pelaksana,” ujarnya.
