“Pengambilan keputusan (bisa dilakukan) mulai dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten dan kota sampai provinsi. Jadi harapannya ke depan para pejabat publik dari provinsi sampai ke desa dan kelurahan itu _evidence based policy_,” tambahnya.
Dengan demikian, Herman optimistis jika kebijakan yang diputuskan berbasis data, maka akan menghasilkan program yang dapat menyejahterakan masyarakat.
“Ini sangat penting bukan hanya untuk BPS, tapi untuk Jawa Barat dan _ending_-nya untuk rakyat Jabar agar sejahtera karena menyejahterakan hari ini tidak bisa dengan cara-cara biasa. Harus saintifik, berbasis _evidence_ dan data. Sensus salah satu cara untuk mendapatkan data terbaik,” tutur Herman.
Sementara itu Kepala BPS Jabar Darwis Sitorus mengatakan, pelaksanaan Sensus Ekonomi bertujuan untuk mendapatkan hasil yang tepat sasaran dan masif dalam memetakan program pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat.
