“Keterbukaan menjadi dasar komunikasi kita. Sesuai arahan Presiden, birokrasi harus responsif dan kolaboratif. Pastikan percepatan kebijakan, efektivitas anggaran, pemberantasan korupsi, dan penguatan koordinasi antar lembaga berjalan optimal,” ujar Farhan.
Ia juga menambahkan, Kota Bandung perlu terus mendorong inovasi serta memastikan sarana dan prasarana ruang publik berfungsi maksimal.
Pembekalan di hari pertama oleh, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam, Dr. Heri Wiranto, M.M., M.Tr.(Han) yang membahas arah kebijakan politik dan keamanan serta isu strategis ketertiban masyarakat.
Selanjutnya, Prof. Dr. Sadu Wasistiono, M.S. dari IPDN menyoroti pentingnya transformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan adaptif.
