“ProSN harus menjadi bagian dari program kerja pemerintah daerah, bukan sekadar formalitas administrasi. Evaluasi tidak hanya dilihat dari kelengkapan laporan, tetapi juga dari efektivitas dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Adapun fokus pengawasan pelaksanaan ProSN di daerah meliputi penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, kesehatan untuk semua, perluasan akses pendidikan, hingga pertumbuhan ekonomi.
Pada April mendatang, tim APIP Direktorat Jenderal Kemendagri dijadwalkan turun ke daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan ProSN.
Karena itu, Sekjen Kemendagri meminta para inspektur daerah selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memperkuat koordinasi dengan perwakilan BPKP di daerah.
