Jika saat ini Indonesia justru bergerak menuju orbit geopolitik kekuatan besar tertentu, maka hal tersebut merupakan kemunduran serius dari tradisi diplomasi yang diwariskan oleh Soekarno.
*Mekanisme Koreksi Konstitusional*
Jika kebijakan luar negeri pemerintah menyimpang dari prinsip bebas aktif dan kepentingan nasional, maka terdapat beberapa mekanisme koreksi konstitusional.
Pertama, pengawasan DPR melalui hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 20A UUD 1945.
Kedua, uji materiil terhadap kebijakan atau perjanjian internasional yang bertentangan dengan konstitusi melalui Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Ketiga, kontrol publik sebagai bagian dari demokrasi konstitusional.
Page 5 of 8
