Selanjutnya, yaitu menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan, termasuk mafia tanah. Konflik agraria saat ini tengah menjadi fokus Menteri ATR/Kepala BPN, misalnya tumpang tindih antara Hak Guna Usaha (HGU) dengan tanah rakyat, konflik perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan rakyat, demikian juga tanah rakyat yang diakui oleh kelompok rakyat lainnya. Hal ini juga harus menjadi perhatian semua atau lebih diprioritaskan.
“Tentunya kita juga harus menyukseskan Reforma Agraria yang saat ini terus diingatkan presiden untuk harus segera direalisasikan. Terakhir, amanah presiden adalah mendukung pembangunan di lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Kita sudah lakukan rapat dan akan terus kita lakukan sampai dengan proses di IKN ini terkait dengan tata ruang semuanya bisa berjalan dengan baik,” tambah Menteri ATR/Kepala BPN.
