“Yang penting seluruh stakeholder semua mau legowo mengedepankan rakyat, mengedepankan pembangunan manusia. Program dan kegiatan di APBD harus berdampak langsung untuk menyelesaikan masalah kemiskinan ekstrim, stunting, anak tidak sekolah dan perkawinan anak plus untuk pengendalian inflasi,” kata Zudan.
Olehnya, melalui Rapat Koordinasi, akan melakukan evaluasi sejumlah program, utamanya pada pokok-pokok pikiran, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan Pemprov ke Instansi dan kabupaten.
“Soal pokir, hibah dan bantuan keuangan itu mau dilihat semua, akan diarahkan ke IPM untuk menyentuh empat masalah pokok itu,” ungkapnya.
Kasatgas Direktorat Korsup Wilayah IV KPK, Harun Hidayat mengatakan, hibah, pokir dan bantuan keuangan ke KL dan Pemkab menjadi fokus Korsup IV KPK di Sulbar.
