Sebelumnya saat pilkada berlangsung merebak isu terpecahnya suara bitokrat pemda Kab. Bandung dalam proses dukung mendukung terhadap dua pasangan calon Bupati/Wakil Bupati.
Sehingga banyak pihak memperkirakan saat rotasi mutasi Pejabat Pemda oleh sang pemenang akan lebih bernuansa politik. Namun kenyatanya saat rotasi mutasi kemarin, perkiraan seperti itu tidak terjadi, Tuturnya.
Hal ini Ucap Djamu, satu hal bahwa dalam perhelatan pilkada 2025 yang lalu kang DS sebagai Bupati tidak melakukan politisasi birokrasi yang pada umumnya kerap dilakukan sang petahana.
Tampak sekali rotasi mutasi kemarin tidak ada nuansa politik, Memang sebelumnya ada kejadian unik yaitu tersebar secara viral di media sosial bocorya dokumen rotasi mutasi berupa pertimbangan teknis (pertek) dari BKN dan Naskah persetujuan dari Kemendagri atas rencana rotasi mutasi ini yang klasifikasi naskah itu bersifat RHS. Namun berdasarkan informasi dari pihak yang berkopeten bahwa naskah yang tersebar itu bersifat “Dhaif”, Tegasnya.
