“Budaya organisasi yang menoleransi pelanggaran, atau yang disebut silent blue code, turut memperkuat kesan impunitas di mata publik,” ujarnya melalui keterangan, Selasa (4/11).
Sementara itu, Dr. Kisnu Widagso, MTI, menambahkan bahwa, reformasi pengawasan perlu diarahkan pada model hybrid oversight, yaitu kolaborasi antara pemeriksaan eksternal independen dengan pelaksanaan sanksi internal berdasarkan prinsip remedial justice.
Webinar ini turut menghadirkan para ahli lintas bidang, antara lain Irjen Pol (Purn) Ida Oetari Poernamasasi, S.A.P., M.A (Kompolnas), Dominique Nicky Fahrizal (CSIS) dan Prof. Corrina D.S. Riantoputra, Ph.D. (Fakultas Psikologi UI), yang menegaskan pentingnya sinergi antara lembaga internal, eksternal dan masyarakat sipil dalam memastikan pengawasan Polri yang adil dan akuntabel.
