BANDUNG, BEDAnews – Ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), dan pekerja swasta di Jawa Barat ditargetkan bisa memiliki rumah layak melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Langkah ini diperkuat dengan sosialisasi masif yang digelar Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bersama bank bjb dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Salah satunya berlangsung di Aula Balai Kota Bandung, Jalan Wastu Kencana, pada Rabu, 2 Juli 2025. Kegiatan ini diikuti ratusan ASN, P3K, pekerja swasta, dan perwakilan pengembang perumahan subsidi.
Asisten Manajer Pembiayaan BP Tapera, Berdi Dwijayanto, mengatakan Jawa Barat menjadi salah satu provinsi dengan penyerapan FLPP tertinggi secara nasional. Hingga 30 Juni 2025, tercatat 28.548 unit rumah sudah tersalurkan. BP Tapera menargetkan penyaluran KPR Sejahtera FLPP secara nasional naik dari 220.000 menjadi 350.000 unit rumah pada tahun ini.
“Kami terus memperluas sosialisasi bersama bank bjb. Ada target tambahan 10.000 unit rumah di Jawa Barat, terutama bagi ASN, tenaga P3K, hingga pekerja swasta berpenghasilan rendah,” ujar Berdi.
Berdi menambahkan, program ini memberikan kemudahan bagi ASN dengan batas penghasilan maksimal Rp8,5 juta untuk lajang dan Rp10 juta untuk yang sudah menikah. Sementara pekerja swasta tetap dapat mengakses rumah subsidi, asalkan sesuai Upah Minimum Regional (UMR) di wilayah masing-masing. Namun, lokasi rumah umumnya berada di pinggiran kota agar harga tanah lebih terjangkau.
“Di kota harga tanah sudah tinggi, jadi rata-rata rumah subsidi dibangun di kabupaten atau pinggiran kota. Harga maksimal di Jawa Rp166 juta, jadi lokasi harus disesuaikan,” jelasnya.
Project Head Akselerasi FLPP bank bjb, Indra Prayoga, menegaskan bank bjb mendapat mandat khusus untuk mempercepat penyaluran KPR Sejahtera FLPP di Jawa Barat. Menurutnya, mayoritas ASN dan P3K di Jabar menggunakan bank bjb sebagai rekening payroll, sehingga proses verifikasi debitur lebih cepat.
“Kami jalankan prosedur verifikasi ketat, terutama untuk pekerja swasta. Kerjasama dengan pengembang juga terus diperluas. Bahkan, developer kerap memberi program bonus peralatan rumah tangga untuk menarik minat,” ungkap Indra.
Program kolaborasi ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan ribuan ASN dan pekerja swasta di Jawa Barat yang masih bermimpi memiliki rumah sendiri. Melalui sinergi BP Tapera, bank bjb, dan Pemprov Jabar, pemerintah ingin memastikan kepemilikan rumah terjangkau bukan lagi sekadar angan.**