Selain itu, ia menyoroti pentingnya integrasi Pro-SN dalam dokumen perencanaan daerah, terutama program terkait kemiskinan, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan dan pertumbuhan ekonomi.
Restuardy menjelaskan bahwa, Kemendagri bersama Bappenas telah menyempurnakan kerangka pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pro-SN, termasuk penajaman indikator kinerja serta penguatan sistem pelaporan. SIPD juga telah diperbarui agar dapat mengakomodasi tagging Pro-SN dan evaluasi berbasis data.
Lebih jauh, Restuardy menegaskan perlunya peningkatan kualitas Pokok-Pokok Pikiran (POKIR) DPRD. Menurutnya, POKIR merupakan instrumen representasi masyarakat yang harus dikelola secara profesional, transparan dan terintegrasi dengan RKPD.
Ia menyebut, variasi besar antar daerah dalam verifikasi dan penginputan POKIR sebagai gambaran pentingnya peningkatan kapasitas dan koordinasi antara DPRD, Bappeda dan Perangkat Daerah.
