“Tentu ada perbedaan antara pembangunan infrastruktur yang biasa dan inklusif. Tapi semangatnya tetap kita upayakan, dan dimulai dari sekarang,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga menyoroti terkait pemulihan ekonomi di tengah masyarakat, yang dinilai perlu ada keberpihakan atau kebijakan yang mendorong berjalannya roda perekonomian.
“Bisa dengan memberikan modal bantuan kepada UMKM atau memberikan kebijakan agar perusahaan-perusahaan dapat bangkit kembali setelah pandemi, untuk menyerap tenaga kerja,” ucapnya.
Oleh karena itu, pihaknya berharap pemerintahan kewilayahan untuk melakukan kolaborasi dengan DPRD Kota Bandung dalam merealisasikan usulan-usulan yang tidak tertampung pada musrenbang.
“Kita mendorong agar adanya kolaborasi dengan DPRD Kota Bandung, dalam merealisasikan beragam usulan tersebut,” tuturnya.**
