Ilustrasi
Jakarta – bedanews.com – Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan yang terdiri dari berbagai organisasi masyarakat, di antaranya Imparsial, Centra Initiative, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), KontraS, Public Virtue, YLBHI, serta belasan lembaga lainnya, meminta Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto untuk tidak melanjutkan wacana penambahan 22 Kodam baru.
Langkah Markas Besar TNI yang terus melanjutkan rencana penambahan Kodam dinilai tidak memiliki visi yang sesuai dengan semangat reformasi, Khususnya reformasi angkatan bersenjata.
Dalam pernyataan sikap Koalisi Masyarakat Sipil, Rabu (13/3) menyebut, Mabes TNI harus menghentikan rencana penambahan Kodam untuk semua provinsi Indonesia. Penambahan tersebut bakal membuat Kodam ada di setiap provinsi di Tanah Air.
