Sebaliknya, Jokowi yang berlatar belakang sipil kerap dinilai menampilkan gaya kepemimpinan yang tegas dan keras, atau mungkin dapat dianggap represif. Karena itu, mungkin saja tidak sedikit yang menilai kepemimpinan Jokowi cenderung memiliki karakter otoriter.
Penilaian tersebut setidaknya boleh jadi tercermin dalam beberapa kebijakan, seperti penanganan demonstrasi mahasiswa tahun 2019 yang menelan korban jiwa. Selain itu, ada juga proses pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, serta pola pembangunan infrastruktur yang boleh jadi dinilai top-down. Bagi sebagian kalangan, hal-hal tersebut mungkin dinilai menyerupai praktik kebijakan yang berwatak otoriter.
Kontras ini menegaskan bahwa, otoritarianisme bukanlah persoalan latar belakang sipil atau militer, melainkan berkaitan dengan karakter kepemimpinan dan cara mengelola kekuasaan. Dengan demikian, dikotomi pemimpin sipil dan militer tidak lagi relevan dalam menilai potensi lahirnya otoritarianisme.
