Soekarno sebagai Presiden pertama sekaligus proklamator menjadi simbol penting perjuangan sipil, sementara militer tumbuh sebagai benteng pertahanan negara. Namun, dalam konteks politik, relasi sipil-militer sejak awal sudah memperlihatkan tarik-menarik kepentingan yang cukup kuat.
Pada masa Demokrasi Terpimpin, Soekarno memberi ruang luas bagi militer dalam politik. Era Orde Baru kemudian menginstitusionalisasikan peran tersebut melalui doktrin Dwifungsi ABRI, yang menjadi wajah otoritarianisme rezim Soeharto. Reformasi 1998 berhasil menghapus dwifungsi dan menegaskan peran militer terbatas pada bidang pertahanan dengan supremasi sipil sebagai prinsip utama.
Pasca-reformasi, kepemimpinan nasional bergantian diisi tokoh sipil maupun militer. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Joko Widodo berasal dari sipil, sementara Susilo Bambang Yudhoyono dan kini Prabowo Subianto berasal dari militer.
