Salah seorang siswa menyatakan, Aksi ini sebagai bentuk protes kami agar sekolah transparan mengelola anggaran dan memperbaiki fasilitas.
Ia menyoroti bahwa, besaran uang SPP sebesar Rp250.000 setiap bulannya tidak sebanding dengan kebijakan sekolah yang tidak mengalokasikan dana untuk operasional kegiatan ekstrakurikuler.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa, kepala sekolah tidak memberikan upah kepada pembina ekstrakurikuler. “Kegiatan ekstrakurikuler tidak dibiayai, bahkan gaji pembina per bulan tidak dikeluarkan sama sekali,” ungkapnya.
Selain tuntutan transparansi dana, para siswa juga mendesak kepala sekolah untuk memperbaiki sejumlah fasilitas yang dianggap kurang layak. Mereka mengungkapkan bahwa, saat pertama kali menjabat sebagai kepala sekolah pada 2023, Nina Indriana pernah berjanji akan membangun fasilitas seperti kamar mandi, sistem absensi sidik jari (fingerprint) dan kamera CCTV. Meskipun beberapa fasilitas tersebut telah terealisasi, siswa merasa tidak mendapatkan manfaat yang sesuai. “Contohnya toilet, kerannya pada copot, gayung pada ilang-ilangan, penutup toilet duduk patah,” jelasnya.
