“Ini luar biasa menjamurnya di Kota Bandung terkait kafe-kafe dan sebagainya. Bandung jadi Kota Jasa sudah mulailah hari ini terlihat. Tapi pengawasannya sekali lagi kembali ke persoalan kualitas, persoalan mutu kelihatannya belum maksimal. Ini harus menjadi perhatian. Misalkan tidak asal hanya buat kafe dan sebagainya kemudian pengawasan proses produksi mereka tidak diawasi. Ini harus gitu ya, sehingga tidak jadi persoalan,” ujarnya.
Sementara itu, menurut Anggota Pansus 1, Folmer Siswanto M. Silalahi menuturkan bahwa Disdagin memiliki tanggung jawab yang besar dan perlu penganggaran yang lebih agar program dijalankan lebih maksimal.
“Kota Bandung sudah bergeser menjadi bukan kota lagi pertanian industri besar ya, sudah menjadi perdagangan jasa dan industri kreatif. Jadi, etalase jasa perdagangan Kota Bandung ada di Disdagin sebenarnya. Tapi kalau dengan dukungan anggaran yang cuma Rp30 miliar ini menurut saya kurang. Saya ingin agar beban kinerja harus linier dengan keberpihakan anggaran,” ujarnya.
