• Masa Berlaku Dokumen Habis: Hasil medical check-up yang berjangka waktu 6 bulan terancam kadaluwarsa, sehingga PMI harus keluar biaya ulang untuk transportasinya.
• Kehilangan Kepercayaan Majikan: Banyak pengusaha di Turki yang akhirnya membatalkan kontrak karena keterlambatan visa, terutama saat memasuki musim dingin.
“Ini kan perlu harus diperhitungkan oleh pengusaha. Sementara dia by system, VFS ini tidak peduli. Yang penting pengajuan, bayar, bayar, dia terima tampung terus. Di sananya stop, ditolak, tutup, dia tidak bisa memberikan penjelasan, apa alasannya tidak terbit? Dia tidak bisa memberikan penjelasan,” tambah Amri.
Oleh karena itu, Garda Prabowo mendesak Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI/KPMI) untuk segera membuka komunikasi diplomasi dengan Pemerintah Turki. Amri mengusulkan agar kewenangan pengurusan visa kerja ditarik kembali dari pihak swasta dan dikelola langsung oleh Kedutaan Besar Turki di Jakarta.
