Anggota FPDIP DPRD Jabar ini juga menyebutkan OPOP adalah program baru yang tidak cocok dikerjakan oleh Dinas KUKM, karena itu kan pesantren subjeknya, mestinya biro yansos yang mengelola bukan Dinas KUKM Dinas KUKM kesulitan menyerap karena anggaran untuk OPOP tergolong besar hingga mencapai Rp. 100 milyar. Apalagi metodenya perlombaan sehingga tak menyerap anggaran besar.
Lebih lanjut diungkapkan Yunandar, Secara keseluruhan, dari semua dinas penyerapan APBD 2019 hanya 91% sehingga menyisakan SiLPA Rp. 3 trilyun. disebutkannya, alokasi anggaran yang banyak menimbulkan SiLPA. Dinas Pendidikan Rp. 2 T lebih dan Dinas Kesehatan Rp. 1 T.
Ditambahkannya juga banyak bantuan keuangan ke daerah yang kembali, seperti misalnya bantuan untuk Kabupaten Tasikmalaya dari Rp. 600 M yang diberikan hanya terserap 30%.
