“Setiap daerah harus memastikan rantai penyediaan pangan tercatat dan terpantau dengan baik untuk mencegah kasus keracunan dan menjaga kepercayaan publik,” ungkapnya.
Dari sisi teknis, Emmi Sari Pohan memaparkan bahwa pelaksanaan MBG di Paluta akan difokuskan pada tiga hal utama: edukasi gizi keluarga dengan pendekatan Isi Piringku, penguatan peran puskesmas dan sekolah sebagai pusat edukasi gizi, serta kemitraan dengan pelaku UMKM pangan lokal agar program turut menggerakkan ekonomi daerah.
“Kami telah menyiapkan mekanisme pengawasan dan sistem pelaporan digital untuk memastikan kualitas pangan yang disajikan sesuai standar,” katanya.
Kegiatan ditutup dengan ajakan kolaborasi lintas sektor antara BGN, DPR RI, pemerintah daerah, sekolah, UMKM, dan kelompok tani untuk mewujudkan kemandirian pangan dan gizi masyarakat. Melalui model kolaboratif ini, Program MBG diharapkan tidak berhenti pada sosialisasi, tetapi berlanjut pada penerapan nyata di sekolah, puskesmas, dan masyarakat.
