Secara tertulis ia menyarankan, agar pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat merestrukturisasi pemerintahan desa dan mengelompokannya berdasarkan kondisi masing-masing desa. Wacana tersebut perlu dikaji lebih dalam, salah satunya lewat gelaran bedah buku.
“Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat memberikan khazanah keilmuan mengenai sejarah terbentuknya pemerintahan desa dan isu-isu strategis di dalamnya.
Selain itu, dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang memiliki kemanfaatan luas, baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta stakeholder terkait sistem penyelenggaraan pemerintahan desa,” tegasnya.
Bedah buku yang di moderatori Kepala BPP Kemendagri, Dodi Riyadmadji tersebut menghadirkan beberapa narasumber seperti, Akhmad Muqowam (Wakil Ketua DPD RI), Robert Na Endi Jaweng Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Achmad Chojim (penulis buku Serat Centhini), Nata Irawan (Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri), Irfan Ridwan Maksum Pengamat Administrasi Negara Universitas Indonesia, Sofyan Sjaf (Peneliti Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan IPB), Harsanto Nursadi (pakar hukum administrasi negara) dan Prof. Dr. Hanif Nurcholis (penulis buku). (M. Ridhwan)
