“Sebagai akademisi politik, saya melihat 2029 harus berada dalam sebuah skenario konstitusional. Presiden Prabowo dipilih secara demokratis, ditetapkan lewat proses konstitusi yang begitu ketat dari mulai pendaftaran, pelaksanaan pemilu, penyelesaian sengketa, hingga penetapan hasil pemilu yang tidak bisa diganggu gugat. Beliau menang secara de facto dan de jure, serta mendapatkan pengakuan internasional. Dalam skenario konstitusional, jabatan Presiden Prabowo berlaku satu periode penuh hingga 2029. Legitimasi demokrasi telah diberikan kepada Presiden Prabowo untuk memimpin sampai selesai periodenya,” ujar Prof. Yuddy Chrisnandi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (30/8).
Prof. Yuddy menegaskan bahwa, spekulasi berbasis insting politik semata, tanpa didukung fakta lapangan maupun data yang dapat diverifikasi, bukanlah kerangka yang tepat untuk menilai keberlangsungan sebuah pemerintahan. Ia menekankan bahwa, analisis politik yang bertanggung jawab harus berpijak pada realitas konstitusional, bukan pada retorika yang berpotensi memecah belah masyarakat.
