Diskusi menghasilkan berbagai rekomendasi strategis, antara lain pentingnya memperkuat diplomasi maritim, meningkatkan kepastian hukum, memperkuat perlindungan terhadap kapal dan awak kapal Indonesia, serta membangun sinergi yang lebih erat antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan organisasi profesi dalam membangun ekosistem maritim nasional yang tangguh.
Melalui kehadiran Jalasena Maritime Studies dan Kantor Hukum PPAL, PPAL berharap dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam menghasilkan kajian-kajian berkualitas, memberikan masukan terhadap perumusan kebijakan nasional, serta memperkuat aspek hukum dan tata kelola maritim Indonesia. Langkah ini sekaligus menjadi kontribusi nyata PPAL dalam mendukung terwujudnya Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan.
