Sedangkan terkait MPR, lalu DPR juga dari perseorangan selain parpol, utusan daerah dari unsur raja dan sultan serta masyarakat adat serta utusan golongan ormas dan profesi, Haedar meminta hal itu bisa saja diperjuangkan, sebagai sebuah proposal penyempurnaan dan penguatan sistem.
“Saya kira suarakan saja perubahan ini. Asalkan dilakukan sebaik mungkin dan yang penting MPR harus menjadi representatif sebagai penjelmaan rakyat, seluruh elemen. Tentu saja nanti teknis nomenklaturnya saja yang perlu disesuaikan dan diperbaiki,” tukas dia.
Silaturahmi Ketua DPD RI bermaksud untuk membangun kesadaran kolektif bersama, seluruh komponen bangsa, dalam mendorong terwujudnya Konsensus Nasional, agar bangsa dan negara ini kembali kepada Sistem Bernegara dengan Azas dan Sistem Pancasila.
