CIMAHI, BEDAnews.com – Pelaksana tugas (Plt) Walikota Cimahi, Letkol (Purn) Ngatiyana menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) tahun anggaran 2020 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Cimahi di Gedung DPRD Kota Cimahi Jalan Dra. Djulaeha Karmita nomor 5 Kota Cimahi, Rabu (31/03/2021).
Dalam sambutannya Ngatiyana mengatakan, laporan keterangan pertanggung jawaban walikota Cimahi akhir tahun anggaran 2020 merupakan penjabaran dari visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi tahun 2017-2022.
Visi Kota Cimahi 2017-2022 yaitu mewujudkan Cimahi baru, maju, agamis dan berbudaya. Visi tersebut dijabarkan dalam 5 misi utama yang ingin dicapai yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul.
APBD tahun 2020 yang ditetapkan berdasarkan Perda Nomor 16 tahun 2019 setelah hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat menetapkan belanja daerah sebesar Rp 1.541.975.799.738. Selanjutnya terdapat perubahan APBD tahun 2020 yang ditetapkan berdasarkan Perda No. 8 tahun 2020 besarnya belanja daerah sebesar Rp 1.576.350.590.820.
Menurut Ngatiyana, dalam tahun anggaran 2020 yang lalu pos pembiayaan yang dianggarkan pada dasarnya direalisasikan sesuai dengan kaidah-kaidah normatif sebagaimana berlaku pada tahun-tahun sebelumnya.
“Tentunya apa yang kita capai selama tahun 2020 lalu merupakan hasil dari kerjasama seluruh pihak, termasuk di dalamnya adalah sinergitas legislatif dan eksekutif dalam mendukung program pembangunan, sehingga menjadi sangat berarti dalam menunjang kesinambungan pembangunan,” katanya.
Membangun Kota Cimahi
Kesinambungan pembangunan yang terjadi di Kota Cimahi diharapkan dapat menjadi modal dan spirit bagi seluruh perangkat daerah yang ada serta masyarakat Kota Cimahi dalam membangun Kota Cimahi ke arah yang lebih baik.
“Tahun 2020 menjadi tantangan yang berat bagi kita semua, seperti yang kita ketahui muncul covid-19 dan kondisi pandemi ini belum dapat ditentukan kapan berakhir. Situasi penyebarannyapun sudah menjangkau seluruh wilayah termasuk Kota Cimahi, dengan jumlah kasus yang terus meningkat dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan,” bebernya.
Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam penanganan kasus Covid-19 maupun pemulihan ekonomi.
“Tentunya kita tidak bisa selamanya hidup dengan pembatasan aktivitas. Sebaliknya kita harus kembali produktif di dalam tatanan hidup baru, dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan,” ucapnya. (ade)
