“Dengan pendampingan BKN, kami ingin memastikan bahwa setiap jabatan diisi oleh ASN yang tepat, sehingga pelayanan publik di Kabupaten Pati semakin berkualitas,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BKN, Prof. Zudan, menegaskan bahwa, pendampingan daerah merupakan bagian dari strategi nasional BKN dalam mempercepat reformasi birokrasi. “Tahun 2026, BKN menargetkan pendampingan terhadap 643 instansi pemerintah di seluruh Indonesia,” pungkasnya. (Red).
Page 3 of 3
