Tetapi saya juga tidak ingin bersikap naif dengan menganggap semua dinamika tersebut sebagai rangkaian kebetulan yang sama sekali tidak memiliki hubungan.
Kewaspadaan bukan tuduhan. Justru dalam kehidupan bernegara, kewaspadaan adalah bentuk tanggung jawab.
*KITA TIDAK MEMERLUKAN “PRESIDEN BAYANGAN”*
Di sinilah persoalan menjadi lebih serius.
Indonesia hanya mengenal satu kepala pemerintahan yang memperoleh mandat konstitusional melalui pemilu.
Dialah yang menjalankan pemerintahan.
Para menteri bertanggung jawab dalam struktur pemerintahan yang sah. Kebijakan negara dijalankan melalui mekanisme konstitusional. Aparatur negara bekerja berdasarkan hukum.
Mantan pemimpin tentu tetap memiliki pengaruh sosial dan politik. Itu sesuatu yang wajar.
