Jika proses politik bergerak terlalu jauh mendahului kalender konstitusional tersebut, publik tentu berhak memperhatikannya.
Bukan karena setiap pertemuan berarti konspirasi. Bukan karena setiap konsolidasi berarti kudeta.
Melainkan karena dalam demokrasi, pola perlu dibaca sebelum menjadi persoalan.
Yang harus kita jaga bukan hanya siapa yang berkuasa, tetapi juga bagaimana kekuasaan itu diperoleh, dijalankan, dipertahankan, dan pada waktunya dipindahkan.
*LOGIKA POLITIK YANG PATUT DIPERTANYAKAN*
Mari kita mulai dari logika yang sederhana.
Jika seorang mantan pemimpin ingin membangun silaturahmi setelah tidak lagi berada dalam pemerintahan, tentu itu merupakan haknya. Bertemu masyarakat, mengunjungi daerah, berdialog dengan tokoh politik, atau menjaga hubungan dengan jaringan yang pernah dibangun adalah sesuatu yang wajar dalam negara demokrasi.
