Sementara legitimasi lainnya dibangun melalui jaringan, pengaruh, loyalitas politik, dan kekuatan informal.
Negara demokratis tidak boleh membiarkan dua sumber kekuasaan berjalan bersamaan.
Sebab pada akhirnya masyarakat akan bertanya: Siapa sebenarnya yang menentukan arah negara?
*PERSOALANNYA BUKAN FIGUR, MELAINKAN SISTEM*
Karena itu, tulisan ini tidak diarahkan kepada pribadi siapa pun.
Tidak pula dimaksudkan untuk mempertentangkan satu tokoh dengan tokoh lainnya.
Saya justru melihat persoalan ini dari sudut yang lebih besar: bagaimana demokrasi Indonesia menjaga batas antara pengaruh politik dan kewenangan konstitusional.
Siapa pun yang sedang memegang mandat pemerintahan harus diberi ruang untuk menjalankan tugasnya secara utuh.
Page 10 of 17
