Oleh karena itu, penguatan kewenangan dan kelembagaan KY harus ditempatkan sebagai bagian dari upaya membangun sistem kekuasaan kehakiman yang tepercaya dan bermartabat.
Penguatan KY bukan untuk mengurangi independensi peradilan, melainkan menciptakan mekanisme checks and balances yang seimbang antara kemerdekaan dan tanggung jawab, serta antara kebebasan dan integritas.
Rekonstruksi Berbasis Nilai Agama, Etika dan Integritas
Diskusi Publik ini juga membedah gagasan luas mengenai *“Rekonstruksi Kekuasaan Kehakiman Berbasis Nilai Agama, Etika, dan Integritas.”* Membangun sistem peradilan yang adil tidak cukup hanya mengandalkan aturan dan struktur kelembagaan, tetapi membutuhkan landasan moral dan karakter yang kokoh.
* Hukum memberikan kerangka kerja,
* Kelembagaan menyediakan struktur,
* Etika memberikan pedoman perilaku,
* Nilai Agama memberikan landasan moral dan
* Integritas menjadi fondasi utama dalam menjalankan amanah kekuasaan.
