“Maka saya betul-betul ingin membuat dunia kepegawaian kita, prosedur-prosedur yang tidak penting itu kita buang. Mari kita dorong pelayanan kepegawaian yang memudahkan,” tegasnya.
Senada dengan arahan Kepala BKN, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, sepakat bahwa, pengelolaan ASN harus diarahkan untuk menghasilkan aparatur yang kompeten, berkinerja dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga mengembangkan instrumen digital untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data, salah satunya melalui aplikasi Satu Data Jawa Barat (Sada Jabar). Pemanfaatan data kami gunakan untuk membantu pemerintah mengidentifikasi persoalan yang berkembang di masyarakat, sekaligus memastikan kebijakan dan program yang dijalankan semakin tepat sasaran,” jelasnya.
