Lebih lanjut Fatah menyampaikan, didalam Peraturan Menteri Agama Nomor 43 tahun 2014, pada pasal 6 ayat 3 disebutkan, Tunjangan Profesi GBPNS dibayarkan mulai bulan Januari tahun berikutnya, ini artinya bahwa SK Inpassing yang berlaku tahun 2011, pembayaran harusnya mulai tahun berikutnya, yaitu Januari 2012 sampai tahun berikutnya, terang Fatah.
Oleh karenanya, PGSI benar-benar mendesak sekaligus berharap kepada Gus Menag dan Ibu Menteri Keuangan, agar bisa memberikan hak- hak guru Inpassing yang tertunda selama dua era Menteri Agama. PGSI juga menganggap pasal 7 dalam PMA 43 tahun 2014, ambigu.
“Menurut kajian Tim Hukum PGSI, bahwa pasal 7 dalam PMA tersebut ambigu bahkan APOLOGI, menganggap seakan-akan mereka adalah pemilik kebenaran mutlak. Dalam Pasal 7 ayat 1 berbunyi, Pembayaran TPG dibayarkan mulai Januari 2015. Lah ini pasal model apa? Dasarnya apa? Kok bisa SK terhitung mulai 2011, tapi Pembayaran mulai 2015?, Sunguh Aneh dan diluar nalar akal sehat. Maka PMA Nomor 43 tahun 2014 yang merampas hak- hak Inpassing ribuan guru selama 3 tahun, sesungguhnya cacat hukum,” tegas Fatah.
