Lebih lanjut Rahmat mengharapkan, semua pihak terutama gubernur jawa barat ikut memperhatikan urusan penting ini mengingat pabrik pupuk kujang milik BUMN juga terdapat dikabupaten Karawang wilayah Provinsi Jawa Barat.
Sementara beberapa waktu yang lalu hal ini juga sempat dipermasalahkan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi, yang mendesak perubahan regulasi distribusi pupuk bersubsidi.
“Saat melakukan reses, saya menemukan fenomena kelangkaan pupuk subsidi untuk petani di Jawa Barat. Dari hasil penelusuran di lapangan, kelangkaan pupuk subsidi di Jawa Barat disebabkan oleh regulasi yang mengatur mengenai distribusi pupuk bersubsidi ini,” ujar Dedi.
Saat ini, regulasi distribusi pupuk diatur oleh Peraturan Gubernur Jawa Barat. Hal itu berdampak pada kelangkaan pupuk di kalangan petani. Agar distribusi tidak terkendala, Dedi menyarankan agar mengubah regulasi distribusi pupuk yang selama ini terlalu bertele-tele. @
