Diingatkan pula bahwa di dalam KPK sendiri sudah ada keharusan-keharusan untuk melaksanakan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara). Di lingkungan TNI baru bintang satu ke atas yang laporan, para Kolonel belum mendapatkan perintah itu, tidak menutup kemungkinan nanti semua akan laporan karena di ASN Kementerian itu dari mulai level Golongan I, II, III dan IV, semuanya laporan.
Di sisi lain, Irjen TNI juga mengingatkan bahwa saat ini TNI mendapatkan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang keempat kalinya dari BPK RI. Bukan berarti karena mendapat Opini WTP, terus sudah baik. “Kita belum baik, kita masih banyak kekurangan, Satker-satker yang ditengarai temuan-temuan BPK, saya minta perbaiki dan harus berubah,” tegasnya.
Page 3 of 4
