BANDUNG || Bedanews.com – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta menegaskan, perubahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran merupakan kebutuhan mendesak di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan digitalisasi penyiaran.
Tak berlebihan jika pembahasan regulasi terkait hal tersebut menjadi prioritas utama DPR RI yang dimasukan dalam program legislasi nasional (Prolegnas) tahun 2025 sebagai usul inisiatif DPR RI.
“Undang-undang lama masih sangat analog. Padahal sekarang kita sudah masuk ke era siaran digital. Maka, pengaturan mengenai penyiaran berbasis platform digital harus diakomodasi dalam revisi ini,” ungkap Sukamta usai memimpin kunjungan kerja Panja (panitia kerja) RUU Penyiaran Komisi I DPR RI di Kantor Gubernur Jawa Barat, Rabu (24/9).
