Ditambahkan LaNyalla, Kementerian Keuangan secara resmi menyatakan bahwa APBN tahun 2024 tekor Rp.400 triliun lebih. Salah satunya, lanjut LaNyalla, pasti tergerus oleh biaya pemilu dan pilkada di tahun 2024 ini, selain untuk percepatan pembangunan IKN dan besarnya bansos karena kemiskinan.
Masih kata LaNyalla, sistem politik yang mahal akan melahirkan high-class economy, atau para bandar pembiaya politik, yang pada akhirnya akan mendikte kebijakan dan sistem politik suatu negara. Ini tentu tidak sehat, karena akan melahirkan ketidakadilan, karena Republik ini seperti dikuasai segelintir orang, dan itu merusak kohesi bangsa.
“Pak Prabowo sendiri dalam bukunya Indonesia Paradoks Indonesia dan Solusinya, mengatakan angka gini ratio 0,36 adalah ketimpangan kekayaan yang besar. Ketimpangan yang berbahaya. Ketidakadilan ekonomi ini jika dipantik dengan tepat dapat memicu konflik sosial, huru hara dan perang saudara yang berkepanjangan,” tandasnya mengutip buku tulisan Prabowo Subianto itu.
