Menurut Asep, setelah mendatangi Disnaker pihaknya juga akan mendatangi kejaksaan Negeri Cimahi supaya melakukan kajian secara hukum atas Perda tersebut. Selain ke kejaksaan, juga akan permasalahan tersebut, kepada Gubernur dan Menteri Dalam negeri untuk menolak rekomendasi perda penyelenggaraan ketenagakerjaan dari Cimahi.
Sementara itu, sebelumnya, saat audensi dengan DPRD Kota Cimahi Senin (1/9), Ketua Sementara DPRD Kota Cimahi Ahmad Gunawan menyatakan, sebelum ada pimpinan definitif legislatif tak bisa memberikan rekomendasi kepada Pemkot Cimahi maupun Gubernur Jabar terkait penundaan pengesahan revisi ketenagakerjaan. “kami akan dukung dengan mengajukan penetapan revisi perda ditunda karena harus mengakomodir keinginan masyarakat tapi jangan bertentangan dengan UU," ujarnya. (bun)
