Disampaikan pula bahwa, adanya tahapan evaluasi Raperda RTRW Provinsi yang dilaksanakan sebelum penetapan oleh Ditjen Bina Bangda. Selain itu, berkaitan dengan pengawalan penyelesaian terkait permasalahan tiga pulau kewenangan tersebut diampu oleh Direktorat Toponimi dan Batas Daerah Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri.
Berita Acara yang telah disepakati pada akhir rapat menjadi acuan perbaikan terhadap Dokumen Final Materi Teknis Perairan Pesisir (MTPP) Provinsi Papua Barat Daya. Dokumen final MTPP yang telah disempurnakan menjadi dasar integrasi pengaturan ruang laut ke dalam RTRW Provinsi Papua Barat Daya. Harapannya, rapat konsultasi teknis ini mampu mendukung tata ruang wilayah Papua Barat Daya yang terarah dan transparan dalam mewujudkan tujuan pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya. (Red).
