Untungnya, Sahdan Arya dan para pengurus RT dengan tegas menolak pemberian tersebut. Mereka menyampaikan bahwa, semua kebutuhan pembangunan akan dibantu dan difasilitasi oleh Wali Kota Jakarta Utara. Penolakan ini menunjukkan kedewasaan dalam berpikir dan komitmen untuk menjaga marwah kepemimpinan akar rumput yang bersih dan berintegritas. Jika uang itu diterima, bukan tidak mungkin publik akan mencurigai bahwa semua inisiatif Arya semata-mata demi mencari popularitas dan materi. Bahkan, citra positif yang telah dibangun bisa runtuh dalam sekejap.
Lebih jauh, secara struktural, RT dan pengurusnya berada di bawah pembinaan langsung Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Tindakan KDM tersebut, meski bersifat personal, dapat dianggap mencederai kewibawaan pemerintah DKI Jakarta. Seakan-akan, pemerintah DKI Jakarta tidak mampu memberikan dukungan konkret kepada para pemimpinnya di tingkat paling dasar.
