Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra ini juga, tidak memungkiri adanya konflik kepentingan terkait KBU ini, terutama yang melibatkan pihak pemilik kekuatan baik materi maupun pengaruh.
Akibat lemahnya penegakan hukum di KBU. Berbagai pelanggaran seperti menyangkut perizinan terus dibiarkan.
Ditegaskan Daddy. Pemerintah kabupaten/kota dan aparat penegak hukum belum maksimal dalam menegakkan aturan. Seharusnya, mereka berada di garis terdepan dalam menjaga kondisi KBU. "Banyak pihak yang mandul, seharusnya pemerintah kabupaten/kota harus mengacu pada Perda KBU yang diterbitkan Pemprov Jabar.”pungkasnya.@her
Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra ini juga, tidak memungkiri adanya konflik kepentingan terkait KBU ini, terutama yang melibatkan pihak pemilik kekuatan baik materi maupun pengaruh.
Akibat lemahnya penegakan hukum di KBU. Berbagai pelanggaran seperti menyangkut perizinan terus dibiarkan.
Ditegaskan Daddy. Pemerintah kabupaten/kota dan aparat penegak hukum belum maksimal dalam menegakkan aturan. Seharusnya, mereka berada di garis terdepan dalam menjaga kondisi KBU. "Banyak pihak yang mandul, seharusnya pemerintah kabupaten/kota harus mengacu pada Perda KBU yang diterbitkan Pemprov Jabar.”pungkasnya.@her
