Pasal 45 ayat (1)
“Penyidik adalah penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”.
Sudah sangat jelas membatasi bahwa penyidik kpk wajib dari instansi kepolisian dan kejaksaan yang masif aktif dan mendapat tugas dari instansi induknya. KPK sama sekali tidak diberi hak mengangkat penyidik diluar kedua instansi tersebut, pengangkatan pegawai negeri tetap wajib mengacuh pada PP 58/2010 (pelaksana KUHAP) pasal 2 A
Pasal 2A
(1). Untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, calon harus memenuhi persyaratan:
a. berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
