“Contoh, membuat sistem antrean layanan warga untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, pemetaan keluarga rentan supaya bisa memastikan bantuan tepat sasaran dan tertata dengan baik, atau membuat kelas literasi kesehatan atau keuangan,” katanya.
Dalam fungsi kontrol sosial, mahasiswa yang menjalankan program pemberdayaan masyarakat diharapkan menyampaikan kritik berbasis data dan adab, advokasi berbasis kebutuhan, atau mengawal layanan publik. Program ini juga akan ikut membentuk mahasiswa sebagai calon pemimpin di masa mendatang.
“Membentuk pemimpin membutuhkan kedisiplinan nilai, kekuatan mental, berpikir kritis, dan menepati janji. Jangan merusak kepercayaan masyarakat. Hormati budaya lokal, pahami adat istadat dan tata krama setempat. Libatkan tokoh masyarakat dalam setiap tahapan, jaga komunikasi, dan jaga dokumentasi beretika,” ujarnya.
