“Pemutakhiran tahun 2026 lebih fokus untuk menjawab tantangan dalam perencanaan pembangunan daerah untuk penajaman substansi sub kegiatan guna menyempurnakan sub kegiatan agar lebih terukur, akuntabel, dan berbasis kewenangan daerah. Ini mencakup penambahan, perbaikan, pengaktifan, atau penonaktifan sub kegiatan yang ada,” jelas Harry.
Lebih lanjut, Harry menyampaikan timeline dan implementasi seluruh proses pemutakhiran akan berlangsung intensif mulai Agustus hingga Desember 2026.
“Hasil akhirnya akan dikodifikasi dan di-input ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sehingga siap digunakan oleh pemerintah daerah sebagai acuan resmi dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahun depan,” tambah Harry.
Page 8 of 9
