“Tujuannya untuk menciptakan Satu Data Perencanaan yang menjadi dasar pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan berbasis bukti nyata dan sudah berbasis spasial,” tegas Rendy.
Rendy berharap, proses pemutakhiran dapat mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dengan kewenangan pemerintah daerah dan prioritas nasional, memperkuat Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai database terpadu, serta meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan publik dalam semua urusan pemerintahan.
“Pemutakhiran merupakan salah satu proses optimalisasi prioritas pembangunan lintas urusan yang menyediakan petunjuk teknis dan pemetaan yang jelas untuk Astacita, Program Strategis Nasional (ProSN), & tema-tema pembangunan nasional, seperti Pengarusutamaan Gender, Perlindungan Anak, Ekonomi Syariah, yang melibatkan banyak urusan pemerintahan yang berorientasi kepada layanan publik dan berdampak baik kepada masyarakat. Saat ini terdapat 60 tematik aktif dalam SIPD,” ujar Rendy.
