Menurut saya, perkara ini juga menjadi pelajaran penting bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pengelola kawasan, penyelenggara kegiatan, promotor, pemilik atau pengelola merek, serta seluruh pihak yang menyelenggarakan acara publik. Pengawasan terhadap kegiatan promosi tidak boleh hanya berhenti pada persetujuan administratif sebelum acara. Pengawasan lapangan, pemilihan tenaga promosi, materi promosi, aktivitas booth, penggunaan pengeras suara, serta mekanisme penghentian kegiatan yang menyimpang juga harus menjadi perhatian.
Kejadian ini seharusnya menjadi evaluasi bersama agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi. Kegiatan hiburan dan industri kreatif dapat berkembang tanpa harus mengorbankan penghormatan terhadap agama, keyakinan, norma sosial, dan hukum.
